Resolusi Akhir 2025 Mencapai Tujuan Nasional yang Ambisius

Jackiecilley.com – Kebijakan publik yang diterapkan sepanjang tahun sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kemanusiaan yang dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berbagai laporan dan grafik menunjukkan capaian dan optimisme pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan adanya konflik sosial, khususnya dalam sektor perumahan dan lahan yang terus berulang di berbagai daerah.

Kasus pembongkaran rumah seorang perempuan lanjut usia di Surabaya baru-baru ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam praktik kebijakan publik. Bagi banyak orang, rumah bukan sekadar bangunan, tetapi ruang di mana mereka merasa aman dan memiliki pijakan dalam kehidupan. Ketika kebijakan menyentuh aspek ini, banyak warga kehilangan rasa aman dan kepastian hidup, terutama individu yang rentan seperti perempuan, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tindak lanjut hukum sering kali dijalankan tanpa empati, membuat masyarakat merasa bahwa keadilan tidak benar-benar hadir dalam kebijakan. Ketidakpuasan ini dapat menyebabkan tindakan main hakim sendiri, bukan karena penolakan terhadap hukum, tetapi karena perasaan bahwa kemanusiaan tidak diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap negara sebagai pelindung dan bukan sekadar pengatur.

Relevansi nilai-nilai Pancasila perlu menjadi acuan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik, agar tidak hanya berhenti pada slogan. Kebijakan harus dievaluasi dari dampaknya terhadap kehidupan warga, terutama mereka yang paling rentan. Dialog dan pengelolaan dampak sosial harus diutamakan untuk memastikan bahwa hukum berjalan seiring dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, ukuran keberadaban suatu bangsa tidak ditentukan oleh seberapa ketat aturan ditegakkan, melainkan bagaimana empati membimbing penerapan kebijakan publik. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari.