21 Agustus 2025 – Australia mengeluarkan pernyataan keras terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyusul tuduhan dari Netanyahu yang menyebut Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, sebagai “politisi lemah” yang dianggap mengkhianati Israel. Dalam tanggapannya, Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, menegaskan bahwa “kekuatan tidak diukur dari berapa banyak orang yang bisa Anda ledakkan, atau berapa banyak anak yang bisa Anda tinggalkan kelaparan.”
Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan yang semakin meningkat antara Australia dan Israel, terutama setelah Australia mengumumkan akan mengakui status Negara Palestina dalam pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadwalkan pada bulan September mendatang. Langkah ini menandakan penyesuaian signifikan dalam kebijakan luar negeri Australia terhadap konflik yang terus berlangsung di Gaza.
Burke menambahkan bahwa pengukuran kekuatan harus berdasarkan pada tindakan yang mendukung perdamaian dan kesejahteraan, bukan kebengisan. Reaksi Australia mencerminkan keprihatinan menyeluruh terhadap situasi kemanusiaan di Gaza dan menunjukkan upaya untuk mengedepankan dialog yang konstruktif dalam diplomasi internasional.
Selain itu, langkah Australia untuk mengeluarkan larangan visa terhadap Simcha Rothman, anggota Knesset sayap kanan Israel, menunjukkan kekhawatiran pemerintah Australia bahwa kedatangan Rothman dapat memicu ketegangan lebih lanjut di dalam masyarakat Australia. Adanya kebijakan ini mengindikasikan bahwa Australia berkomitmen untuk menjaga stabilitas sosial di tengah memanasnya diskusi tentang konflik Israel-Palestina.
Ketegangan ini menjadi sorotan global, mencerminkan pergolakan yang lebih luas dalam hubungan internasional, serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dalam mendukung perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut.
