Tingginya Biaya Politik Selesaikan dengan Perbaikan Regulasi

[original_title]

Jackiecilley.com – Pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas. Ia menegaskan bahwa kelemahan yang ada dalam sistem pemilihan tersebut, termasuk tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang, tidak seharusnya menjadi alasan untuk merubah pemilihan menjadi melalui DPRD.

Giri menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam Pilkada langsung harus disikapi dengan perbaikan regulasi dan pengawasan, bukan dengan mengubah sistem demokrasi yang telah ada. “Kelemahan ini harus kita perbaiki dengan memperkuat regulasinya dan pengawasan agar pemilu yang diharapkan jujur, adil, dan bersih dapat terwujud,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Sebagian pihak berargumen bahwa tingginya biaya pemilu menjadi alasan kuat untuk mengembalikan sistem pemilihan melalui DPRD. Namun, Giri menyatakan bahwa persoalan biaya bisa dikelola lebih efektif jika upaya pengawasan dan regulasi ditingkatkan. Ia berpendapat bahwa menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel lebih penting daripada mengubah metode pemilihan.

Dengan penekanan terhadap pentingnya penguatan regulasi, Giri berharap langkah ini dapat mengatasi permasalahan yang ada dalam pemilihan langsung. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mampu menekan biaya politik, tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam bentuk politik uang. Di tengah dinamika ini, Giri Ramanda Kiemas mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca Juga  Kemenhub dan KNKP Tingkatkan Keamanan Penerbangan Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *