Jackiecilley.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan urgensi perbaikan tata kelola anggaran dan kualitas belanja daerah agar dana Transfer ke Daerah (TKD) dapat memberikan dampak yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Selasa.
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya mengingatkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah sangat tergantung pada kepala daerah dan komitmen mereka untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Penekanan ini muncul sebagai respons terhadap protes APPSI mengenai penurunan alokasi TKD yang dianggap mempengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi berbagai kewajiban keuangan, seperti tunjangan tambahan penghasilan dan belanja operasional pegawai.
Meskipun Purbaya menjelaskan bahwa total alokasi anggaran pusat ke daerah tidak berkurang, namun terdapat pertanyaan mengenai proses penyaluran yang masih belum jelas. Kementerian Keuangan berencana untuk memantau serapan anggaran hingga akhir tahun, guna memastikan semua dana terserap secara maksimal dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ketua APPSI, Al Haris, yang juga Gubernur Jambi, mengungkapkan bahwa penurunan TKD memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan program-program penting. Dalam rancangan anggaran 2026, alokasi TKD direncanakan sebesar Rp649,99 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp864 triliun.
Purbaya menegaskan bahwa masalah desentralisasi dan sentralisasi tidak perlu menjadi perdebatan, dan fokus utama seharusnya pada upaya daerah untuk menunjukkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Sebagai solusi, Kemenkeu meningkatkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah, mencapai sekitar Rp1.300 triliun, sebagai langkah untuk membantu mengatasi kendala yang dihadapi daerah.