Jackiecilley.com – Pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi, sebagai langkah strategis untuk menarik pembiayaan iklim global. Menurut Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, tantangan utama dalam pembiayaan iklim adalah kurangnya iklim investasi yang aman dan kondusif. Ia menekankan bahwa pasar karbon berpotensi besar dalam mengalirkan investasi untuk pengurangan emisi, perlindungan hutan, dan pembangunan berkelanjutan.
Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, memiliki peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Pemerintah sedang memperkuat tata kelola karbon melalui reformasi kebijakan dan penguatan instrumen kelembagaan. Salah satu langkah signifikan adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, yang menjadi dasar pengembangan pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi.
Penguatan tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Kehutanan No. 6 dan No. 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola dan transparansi dalam kegiatan karbon kehutanan. Dalam konteks pengembangan infrastruktur pasar karbon, Indonesia akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Pada tanggal 6 Juli 2026, Kementerian Kehutanan juga berencana menerbitkan persetujuan untuk kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO2e.
Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam membangun pasar karbon global, mengingat peran pusat-pusat keuangan dunia yang dapat membantu membangun institusi terpercaya dan memobilisasi investasi diperlukan. Menjelang COP31, Indonesia mendorong tiga agenda utama: meningkatkan integritas pasar, mengembangkan infrastruktur dan mekanisme likuiditas, serta memastikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan para penjaga hutan.