Jackiecilley.com – Pemerintah Indonesia sedang menyusun kebijakan penghematan energi di sektor publik, mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Ini merupakan langkah konkret sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa kebijakan ini perlu disusun berdasarkan data yang cermat untuk menghindari dampak negatif pada masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi Teknis tentang kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang diadakan secara virtual, Menko Pratikno menekankan pentingnya pendekatan berbasis data mengingat pengalaman saat pengaturan mobilitas selama pandemi COVID-19. Dia menegaskan bahwa penghematan yang diusulkan tidak akan mengganggu pembelajaran maupun layanan publik.
Rapat ini merumuskan lima strategi utama, antara lain penerapan kerja fleksibel untuk aparatur sipil negara (ASN), pemanfaatan platform digital, serta batasan mobilitas perjalanan dinas. Selain itu, strategi hemat energi juga akan diterapkan dalam operasional gedung kantor, dan metode pembelajaran akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Kegiatan praktikum tetap diharapkan berlangsung secara tatap muka untuk menjaga kualitas pendidikan.
Kebijakan ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026, dengan koordinasi lintas kementerian sebagai kunci efektivitasnya. Dalam upaya ini, Presiden Prabowo Subianto akan menerima laporan mengenai konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan budaya, serta rekomendasi langkah penghematan. Rapat ini dihadiri berbagai perwakilan dari kementerian terkait, mencakup pendidikan, kesehatan, dan olahraga, sebagai upaya kolaboratif untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.