Jackiecilley.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, dalam rapat koordinasi yang diadakan di Baubau pada Kamis malam.
Wahyudi menjelaskan bahwa meskipun BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki fungsi pengawasan, perlu ada kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam rapat tersebut, turut hadir lima kepala daerah, termasuk Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, dan Bupati Muna, Bachrun Labuta.
Menurut Wahyudi, tantangan dalam distribusi BBM subsidi sangat besar dan memerlukan perhatian khusus agar penyalurannya tepat waktu dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang ketat akan mencegah penyalahgunaan distribusi, sehingga masyarakat yang berhak dapat menerima manfaat dari subsidi ini.
BPH Migas berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Forkopimda, serta pemangku kepentingan lainnya dapat mengatasi isu penjualan bebas BBM subsidi. Praktik ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat menyebabkan lonjakan harga di luar ketentuan pemerintah.
Dengan demikian, Wahyudi mengajak semua pihak untuk bersinergi memastikan BBM subsidi dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan sesuai ketentuan yang berlaku.