PDIP dan Gerindra Rencanakan Peninjauan Tunjangan Publik

Jackiecilley.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR serta fasilitas lain yang dianggap melebihi batas kewajaran. Kesepakatan ini mencerminkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang saat ini tengah menghadapi kesulitan ekonomi.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan bahwa politik tidak hanya tentang rasionalitas dan kesepakatan, tetapi juga harus mengedepankan etika, empati, dan simpati. Dalam pernyataannya pada 31 Agustus 2025 di Jakarta, Said menekankan bahwa penghapusan tunjangan bukan hanya soal jumlah, melainkan harus dilandasi nilai-nilai moral yang kuat. Ia juga menambah bahwa seluruh anggota DPR perlu introspeksi untuk mengevaluasi kinerja mereka serta fungsi sebagai wakil rakyat.

Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyatakan bahwa pihaknya telah mendengar keluhan masyarakat terkait tunjangan yang tidak mencerminkan keadilan. Ia juga menekankan instruksi agar seluruh anggota tetap berada di Indonesia untuk lebih memahami kebutuhan masyarakat. Budisatrio menegaskan bahwa tidak akan ada kunjungan kerja ke luar negeri selama periode ini, melainkan fokus untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

Lebih lanjut, Budisatrio menyampaikan rasa duka atas insiden aksi demonstrasi yang menyebabkan korban, dan menutup dengan pernyataan bahwa kekecewaan masyarakat harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Ia berharap agar semua anggota DPR dapat menjaga kepercayaan rakyat melalui tindakan dan perilaku yang sesuai.