Kebijakan Ekspor Satu Pintu Presiden Prabowo Diterangkan

Jackiecilley.com – Kebijakan ekspor satu pintu yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi fokus utama dalam pidato yang disampaikan pada tanggal 20 Mei 2026 di gedung Senayan. Dalam kerangka pidato tersebut, presiden menjelaskan bahwa gagasan ini bukanlah hal baru, melainkan merupakan perwujudan dari ide yang ia kemukakan dalam bukunya yang berjudul “Paradoks Indonesia”.

Dalam buku itu, Prabowo menyamakan perekonomian Indonesia dengan tubuh manusia, di mana sumber daya alam diibaratkan sebagai darah yang mengalir. Ia menegaskan bahwa jika “darah” tersebut terus mengalir keluar akibat kebocoran, maka ekonomi negara akan terganggu meskipun terdapat kekayaan yang melimpah.

Sejak tahun 1997, Prabowo mencermati neraca dagang Indonesia, khususnya mengenai ekspor dan impor. Ia berargumen bahwa data ekspor yang tercatat oleh pemerintah sering kali tidak mencerminkan nilai sesungguhnya. Data dari Global Financial Integrity menunjukkan bahwa potensi kebocoran akibat trade misinvoicing mencapai USD 38,5 miliar di tahun 2016, setara dengan Rp540 triliun. Selama periode 2004 hingga 2013, total kebocoran ini mencapai USD167,7 miliar.

Laporan dari IMF dan Oxfam mengungkapkan bahwa pada tahun 2014, lebih dari USD 100 miliar mengalir ke negara-negara suaka pajak, angka itu hampir dua kali lipat dari tahun 2009. Penggelapan pajak yang terkait dengan Panama Papers juga menyoroti sejumlah individu dan perusahaan kaya di Indonesia.

Analis Mckinsey & Company melaporkan bahwa porsi kekayaan yang dikeluarkan dan diparkir di luar negeri sangat signifikan, dengan Singapura sebagai salah satu tujuan utama. Menurut Gabriel Zucman dari University of California, Berkeley, negara berkembang, termasuk Indonesia, kehilangan antara 15% hingga 20% dari total kekayaan nasional mereka ke luar negeri. Masalah utama estas, menurut Prabowo, terletak pada komoditas unggulan seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel yang menjadi penyumbang pendapatan signifikan bagi negara.