IESR Dorong Reformasi dan Percepatan PLTS untuk Tambah Pertumbuhan

Jackiecilley.com – Dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) menekankan perlunya reformasi kebijakan kelistrikan dan percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Studi bersama IESR, Indef, SYSTEMIQ, dan Energy Transitions Commission menunjukkan bahwa elektrifikasi menggunakan energi terbarukan seperti PLTS dapat menekan biaya listrik, menghemat subsidi, serta menciptakan lapangan kerja baru.

Deon Arinaldo, Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR, menyatakan bahwa salah satu keunggulan PLTS adalah kecepatan pembangunan. Pembangunan untuk kebutuhan industri dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga enam bulan, sedangkan jaringan listrik membutuhkan waktu enam bulan hingga dua tahun, jauh lebih cepat dibandingkan pembangkit listrik tenaga batu bara yang memerlukan empat hingga enam tahun.

Dengan proyeksi peningkatan permintaan listrik dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035, pengembangan PLTS menjadi sangat vital. Namun, IESR mengingatkan adanya tantangan biaya dan regulasi dalam pengembangan ini, di mana biaya pembangkitan listrik PLTS di Indonesia mencapai 5–10 sen dolar AS per kWh, lebih tinggi dibandingkan dengan India yang hanya 3,7 sen dolar AS per kWh.

Untuk mengatasi masalah tersebut, IESR merekomendasikan empat langkah utama dalam reformasi kebijakan. Hal ini mencakup percepatan pengadaan proyek PLTS strategis, reformasi sistem kuota untuk PLTS atap, penyederhanaan proses pengadaan lahan, serta penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri secara bertahap. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan biaya pembangkitan PLTS dapat turun menjadi 3,5–5 sen dolar AS per kWh dalam jangka panjang.

Akhirnya, studi ini mengindikasikan bahwa skenario elektrifikasi berbiaya rendah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menghemat subsidi energi, serta menciptakan banyak lapangan kerja, sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.