Jackiecilley.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan dukungan terhadap kolaborasi antara Komisi Yudisial (KY) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengawasi transaksi hakim. Pendukungannya tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2023, di mana dia menekankan pentingnya pengawasan untuk memastikan bahwa sistem peradilan tetap bebas dari intervensi dan berintegritas.
Sahroni menjelaskan bahwa pengawasan ini sangat krusial dalam menjamin keputusan hakim diambil berdasarkan fakta, hukum, dan hati nurani, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dia juga mengungkapkan keprihatinan mengenai aduan bahwa sejumlah hakim masih terpengaruh oleh faktor materiil yang mengorbankan integritas mereka dalam menjalankan profesi.
Dalam konteks tersebut, Sahroni berpendapat bahwa kenaikan gaji hakim yang mencapai hampir 300 persen, yang didorong oleh perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan mereka, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme hakim. Dia menegaskan bahwa praktik suap atau penyimpangan lain yang merusak kepercayaan masyarakat harus dihapuskan secara tegas.
Selain itu, Ketua KY, Abdul Chair Ramadhan, menjelaskan bahwa pengawasan ini akan menggunakan data analisis transaksi keuangan dari PPATK untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik di kalangan hakim. Data tersebut juga akan difokuskan pada pengawasan praktik transaksional serta indikasi tindak pidana pencucian uang dalam ranah peradilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan muruah peradilan dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin kuat.