Jackiecilley.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengajukan permintaan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyediakan skema harga khusus bagi bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis lalu. Rokhmin menyoroti masalah tingginya harga BBM yang menyebabkan banyak nelayan menghadapi kesulitan, terutama bagi pemilik kapal di atas 30 gross ton (GT).
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa nelayan, khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa, telah menganggur selama lebih dari empat bulan akibat peningkatan biaya operasional. Rokhmin mendesak KKP untuk berkolaborasi dengan kementerian terkait agar dapat merumuskan kebijakan harga BBM yang lebih terjangkau bagi pelaku usaha perikanan. Harga BBM non-subsidi saat ini mencapai sekitar Rp30 ribu per liter, sehingga kegiatan penangkapan ikan menjadi tidak ekonomis bagi sejumlah nelayan.
Selain soal BBM, Rokhmin juga menggarisbawahi perlunya tambahan anggaran untuk KKP pada tahun 2027, termasuk usulan sebesar Rp30 triliun. Dia mengapresiasi capaian ekspor perikanan Indonesia yang meraih level tertinggi sepanjang sejarah pada 2025. Namun, ia juga memperingatkan tentang berbagai tantangan terkait praktik penangkapan ikan ilegal, tingginya harga pakan budidaya, dan perlunya penguatan hilirisasi produk perikanan.
Dia menegaskan pentingnya pengadaan kapal ikan modern untuk memperkuat pengawasan di area yang rawan pencurian ikan oleh kapal asing. Menurutnya, kapal-kapal ini seharusnya tidak ditempatkan di daerah yang sudah mengalami penangkapan ikan berlebih. Rokhmin juga mendorong KKP untuk memperkuat industri pakan dalam negeri serta mengembangkan potensi rumput laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.