Microsoft Tingkatkan Kontrol HAM Usai Skandal Pengawasan Warga Palestina

Jackiecilley.com – Microsoft telah mengumumkan langkah untuk memperketat kontrol hak asasi manusia (HAM) dalam kemitraannya dengan lembaga keamanan nasional, setelah penyelidikan mengenai penggunaan teknologi cloud perusahaan oleh militer Israel untuk melakukan pengawasan massal terhadap warga Palestina. Keputusan ini menyusul laporan investigasi oleh The Guardian dan media Israel-Palestina lainnya yang menunjukkan bahwa Unit Intelijen Israel, Unit 8200, memanfaatkan platform cloud Azure milik Microsoft untuk menyimpan miliaran rekaman telepon hasil penyadapan.

Penyelidikan yang dimulai tahun lalu ini menghasilkan temuan bahwa Microsoft telah memutus akses militer Israel ke layanan cloud dan kecerdasan buatan (AI) karena pelanggaran ketentuan layanan. Sebagai respons, Microsoft berencana untuk mengadopsi rekomendasi yang dapat meningkatkan tata kelola HAM dalam operasionalnya.

Skandal ini telah menyebabkan ketegangan di internal perusahaan, di mana muncul kekhawatiran terkait transparansi dari beberapa karyawan di Israel mengenai aktivitas Unit 8200. Sebagian karyawan dilaporkan mengalami konflik loyalitas antara komitmen profesional serta dukungan terhadap militer, yang menyebabkan sejumlah manajer utama meninggalkan perusahaan.

Microsoft juga mengumumkan rencana untuk meninjau kembali proses penyaringan bisnis yang berkaitan dengan keamanan nasional sebelum penandatanganan kontrak. Peninjauan ini mencakup evaluasi izin keamanan bagi pegawai, karena ada yang merupakan mantan anggota unit pengintai.

Langkah-langkah tambahan termasuk peninjauan berkala untuk memastikan kebijakan penggunaan teknologi diikuti, serta penguatan uji tuntas HAM pada proyek yang berada di wilayah konflik. Sebelumnya, CEO Microsoft, Satya Nadella, mengklaim ketidaktahuan mengenai penggunaan Azure untuk penyadapan, sambil menekankan bahwa perusahaannya tidak mendukung pengawasan massal terhadap warga sipil. Pengungkapan skandal ini telah memicu protes dari pemegang saham, LSM, serta kelompok yang menyerukan perusahaan untuk menghentikan kerjasama dengan Israel.