Pilkada Lewat DPRD Bisa Jadi Peluang Persekongkolan dan Suap

Jackiecilley.com – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai dapat memperburuk praktik politik uang dan persekongkolan antara elit politik. Pangi Syarwi Chaniago, pendiri serta Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, mengungkapkan pandangannya tersebut dalam sebuah keterangannya pada Rabu, 31 Desember. Ia mengklaim bahwa sistem pemilihan ini bukan hanya tidak meringankan beban biaya politik, tetapi juga membuka peluang bagi praktik suap yang lebih luas, mengingat penegakan hukum di Indonesia masih lemah.

Pangi menyadari bahwa Pilkada langsung memiliki kelemahan, seperti tingginya angka pembelian suara. Namun, ia menekankan bahwa mekanisme pemilihan lewat DPRD memungkinkan terjadinya transaksi bisnis politik di kalangan para elit. Menurutnya, dalam struktur ini, anggota DPRD cenderung terlibat dalam kolusi dan menerima imbalan untuk memenangkan calon tertentu. Ia mencontohkan pengalaman masa lalu ketika sistem pemilihan dilakukan melalui DPRD, di mana anggota dewan dikabarkan sering “dijamu” dengan berbagai fasilitas dan imbalan untuk memastikan suara mereka.

Pangi menegaskan bahwa dalam konteks ini, calon pemimpin yang memiliki modal besar akan lebih diuntungkan. Hal ini mengarah pada persepsi bahwa kepala daerah yang terpilih diungkapkan bukan berdasarkan kapasitas kepemimpinan, melainkan lebih pada bagaimana mereka mampu “memberi”. Dengan demikian, ia menilai Pilkada melalui DPRD berisiko memperburuk praktik politik uang di kalangan elite daerah, serta menegaskan pentingnya mengevaluasi kembali sistem pemilihan untuk memastikan demokrasi yang lebih sehat dan transparan di Indonesia.