Menjaga Martabat Manusia Saat Menghadapi Otoritarianisme

Jackiecilley.com – Setiap 10 Desember, seluruh dunia memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, tirani dan pelanggaran HAM masih saja mewarnai berbagai belahan dunia. Konflik bersenjata, kekerasan terhadap kelompok minoritas dan perempuan, serta meningkatnya otoritarianisme memperparah pelanggaran hak sipil dan kebebasan individu di banyak negara.

Dalam konteks Asia Tenggara, meskipun kawasan ini telah mengadopsi sejumlah instrumen internasional untuk melindungi HAM, praktiknya seringkali berseberangan dengan komitmen moral. Bahkan, beberapa rezim politik memanfaatkan argumen stabilitas untuk menghindari tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia.

Memahami situasi HAM di Asia Tenggara memerlukan lebih dari sekadar membaca laporan tahunan lembaga internasional. Ada kebutuhan untuk mengeksplorasi dinamika sosial, termasuk bagaimana masyarakat memaknai martabat dan kekuasaan negara. Pendekatan ini penting, karena HAM merupakan bagian integral dari ekosistem sosial yang mempengaruhi cara kita memperlakukan satu sama lain.

Sejak pembentukannya, ASEAN telah mengutamakan prinsip non-interference sebagai dasar kerjasama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian. Namun, dalam konteks HAM, prinsip ini sering kali menghambat tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di negara tetangga. Akibatnya, situasi seperti krisis Rohingya dan kekerasan setelah kudeta militer di Myanmar menjadi masalah domestik yang diabaikan, meskipun dampaknya melanggar batas negara, menghancurkan kehidupan ratusan ribu orang yang terpaksa mengungsi.

Negara-negara anggota ASEAN tampak enggan memberikan reaksi tegas, memilih untuk menggunakan istilah diplomatik yang tidak berdampak nyata. Bahasa seperti “keprihatinan” dan “dialog inklusif” sering kali lebih menguntungkan elit politik daripada mereka yang paling terdampak oleh pelanggaran hak asasi manusia.