Reformasi Kepolisian Perlu Bebas dari Campur Tangan Politik

Jackiecilley.com – Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, menegaskan bahwa reformasi di internal Polri menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan masyarakat. Dalam keterangannya pada Sabtu (27/9), ia mengemukakan sejumlah langkah strategis yang perlu segera diterapkan.

Susno menggarisbawahi pentingnya pemisahan kepentingan politik dengan institusi kepolisian. Ia mencontohkan, pengangkatan Kapolri seharusnya hanya merupakan keputusan Presiden, tanpa campur tangan dari DPR. Menurut dia, publik sudah memahami area reformasi, seperti budaya kekerasan aparat dan posisi Polri dalam struktur pemerintahan.

Lebih lanjut, ia menyoroti masalah dalam mekanisme pengangkatan Kapolri saat ini, yang memberikan ruang bagi intervensi politik. Susno menegaskan bahwa hal ini berpotensi menciptakan politisasi dalam lembaga kepolisian.

Susno juga mempertanyakan efektivitas Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang dinilai kurang berdaya. Ia menganjurkan agar Kompolnas diperkuat dengan kewenangan lebih besar, termasuk hingga ke tingkat daerah.

Selain itu, Susno menekankan pentingnya tim internal yang dibentuk oleh Kapolri untuk melakukan reformasi. Dia berpendapat bahwa reformasi harus mencakup seluruh anggota Polri, dari tingkat teratas hingga ke polsek. Reformasi, menurut Susno, tidak boleh bersifat parsial dan harus dimulai dari pimpinan, khususnya Kapolri, yang memiliki kekuasaan untuk mengganti pejabat hingga ke jajaran bawah.

Ia juga memperingatkan agar reformasi Polri tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan harus mencerminkan perubahan keterampilan dan perilaku di lapangan. Keberhasilan reformasi akan diukur dari implementasi nyata dan bukan hanya sekedar naskah di atas kertas.