Peningkatan Produksi Migas Nasional Perlu Kejelasan Hukum

Jackiecilley.com – Indonesian Petroleum Association (IPA) mengungkapkan fokus strategis mereka dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Dalam Rapat Umum Tahunan Anggota IPA di Jakarta pada Rabu (10/12), Presiden IPA 2026, Kathy Wu, menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan angka produksi domestik.

IPA menetapkan empat area prioritas untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu memastikan kepastian hukum, mempercepat kegiatan eksplorasi, meningkatkan kemudahan berusaha, dan mendukung revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Kathy Wu menekankan pentingnya menjaga penghormatan terhadap kontrak sebagai pilar fundamental untuk meningkatkan kepercayaan investor yang berinvestasi di sektor hulu migas.

“Kami berharap lebih banyak wilayah kerja yang ditawarkan kepada investor, dengan proses serta persetujuan untuk kerja sama Pemerintah dengan pihak swasta (PSC) yang dipercepat,” tambah Wu. Dalam konteks ini, IPA juga mendorong penyederhanaan proses perizinan dan penguatan koordinasi antarkementerian untuk memudahkan usaha di sektor ini.

IPA menyambut positif terbitnya Peraturan Pemerintah No 28/2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Dukungan juga disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Komisi VII DPR untuk melanjutkan revisi UU No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dianggap penting untuk meningkatkan daya saing industri migas di panggung global.

Dalam kesempatan itu, IPA mengumumkan bahwa Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, terpilih menjadi anggota Dewan Pengawas IPA untuk periode 2026. Komitmen Djojohadikusumo diharapkan dapat memberikan arahan strategis yang berharga bagi anggotanya dalam memperkuat ketahanan dan transisi energi di Indonesia.