Jackiecilley.com – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan kepastian bahwa pemerintah akan secara aktif menangani isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang direncanakan oleh perusahaan garmen di Jawa Tengah. Tindakan tersebut akan dilakukan melalui koordinasi, verifikasi, dan pendampingan kepada semua pihak yang terlibat.
Pernyataan ini disampaikan Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa lalu. Ia menanggapi laporan terkait rencana PHK terhadap ratusan karyawan di PT Victory Apparel Indonesia, yang berlokasi di Semarang. Menurut Yassierli, langkah awal yang diambil pemerintah adalah melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi mengenai PHK tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah bekerja sama dengan Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal, untuk memantau dan menangani masalah ketenagakerjaan di daerah. Yassierli menegaskan bahwa setiap kasus PHK memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga penanganan perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kepentingan pekerja.
Jika verifikasi menunjukkan PHK memang akan terjadi, pemerintah akan mencari solusi agar langkah tersebut tidak menjadi pilihan utama. Yassierli mengingatkan bahwa informasi mengenai rencana PHK belum merupakan keputusan final, mendorong dialog dan mediasi antara perusahaan dan serikat pekerja.
Pemerintah juga berkomitmen untuk memenuhi hak-hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang memastikan pekerja mendapatkan bantuan selama masa transisi. Said Iqbal sebelumnya juga menyoroti potensi PHK yang dapat mempengaruhi hampir 1.500 pekerja di dua perusahaan garmen di Jawa Tengah, sehingga penting untuk melakukan tindakan cepat agar tidak terjadinya hilangnya pekerjaan.
Dengan demikian, pemerintah terus berkomitmen untuk menjadi mitra dalam menyelesaikan isu ketenagakerjaan, demi keberlangsungan operasional perusahaan serta perlindungan bagi pekerja.