PBNU Diminta Fokus pada Khittah dan Hindari Campur Tangan Politik

Jackiecilley.com – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, mengungkapkan permintaannya agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak terlibat dalam urusan politik. Ia menekankan pentingnya organisasi tersebut untuk kembali ke khittah, yang berfokus pada pengelolaan agama dan kesejahteraan umat. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk “Stop Politik Transaksional di Muktamar NU” pada Selasa, 18 Agustus 2026, di Jakarta.

Adi Prayitno mengingatkan bahwa PBNU seharusnya tidak terdistraksi oleh urusan politik dan aktivitas duniawi. Ia menginginkan agar PBNU berperan lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat, khususnya kalangan kelas bawah, dengan membahas isu-isu ekonomi yang berfokus pada umat. Menurutnya, dukungan terhadap masyarakat yang kurang mampu adalah jati diri dan perjuangan PBNU yang sesungguhnya, bukan hubungan dengan oligarki atau pemilik modal.

Dia juga menegaskan bahwa jika PBNU ingin terlibat dalam politik, lebih baik jika organisasi ini secara jelas berfungsi sebagai partai politik. Hal ini akan membuat posisi politik PBNU lebih transparan dan orientasinya akan lebih kepada kekuasaan. Adi Prayitno menyatakan bahwa jika PBNU mengambil langkah tersebut, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk terlibat dalam berbagai pos pemerintahan, seperti presiden, gubernur, atau anggota dewan.

Dengan cara ini, sikap politik PBNU dapat menjadi lebih jelas dan tidak terjebak dalam praktik-praktik politik transaksional yang merugikan. Permintaan ini mencerminkan harapan sejumlah kalangan agar PBNU kembali fokus pada misi utamanya, yaitu melayani dan memberdayakan umat.