Jackiecilley.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawainya. Dalam pengamatannya, terdapat sekitar 79 daerah yang membutuhkan dukungan tambahan dari Dana Alokasi Umum (DAU) agar dapat memenuhi kewajiban gaji bagi tenaga kerja mereka.
Usulan tersebut disampaikan Tito dalam pertemuan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta Pusat pada Rabu, 5 Agustus 2026. Ia menegaskan pentingnya bagi Kemenkeu untuk fokus pada daerah-daerah yang kondisi keuangannya sudah sulit, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan gaji pegawai serta kebutuhan fiskal lainnya. Tito berpendapat, memprioritaskan pembayaran DBH akan sangat membantu daerah yang terdesak untuk menjaga keberlangsungan keuangan dan operasionalnya.
Kondisi kelesuan ekonomi di beberapa daerah telah menyebabkan pemerintah setempat menghadapi masalah dalam mencukupi belanja pegawai. Hal ini memicu kekhawatiran akan dampak negatif yang lebih luas terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Mengatasi masalah ini dianggap krusial untuk memastikan bahwa pegawai negeri tetap mendapatkan gaji yang tepat waktu.
Melalui langkah ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya tanpa kendala finansial, sekaligus memperkuat struktur keuangan regional. Menteri Tito menyoroti bahwa pemenuhan gaji pegawai merupakan prioritas utama agar birokrasi tetap dapat berfungsi dengan baik. Kemenkeu diharapkan segera menindaklanjuti usulan ini demi kepentingan masyarakat dan stabilitas keuangan daerah.