Kendala Program MBG di Papua Barat Menjadi Sorotan DPD RI

Jackiecilley.com – Kinerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat tengah menghadapi sejumlah kendala. Hal ini terungkap dalam rapat yang dipimpin Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, di Manokwari pada Jumat lalu. Ia menekankan pentingnya evaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan program tersebut memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, terutama bagi siswa dan kelompok yang rentan.

Filep menjelaskan bahwa ada lima isu utama yang memerlukan perhatian. Pertama, terdapat ketidaksesuaian data nomor induk kependudukan (NIK) siswa yang diajukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang menyulitkan pencocokan penerima manfaat. Masalah ini diindikasikan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dalam menyediakan data yang valid dan akurat.

Kedua, jumlah dapur SPPG yang tersebar di tujuh kabupaten saat ini belum mencukupi kebutuhan seluruh peserta didik dan kelompok 3B, yang mencakup ibu hamil, menyusui, dan balita. Selain itu, tingginya biaya pengadaan dan distribusi bahan pangan juga mengganggu keberlangsungan kualitas makanan yang disajikan.

Ketiga, jam operasi dapur SPPG yang bertentangan dengan ketentuan ketenagakerjaan menambah beban bagi pekerja. Terakhir, tanggung jawab anggaran belanja untuk bahan baku MBG yang dibebankan kepada SPPG, menimbulkan masalah terkait pertanggungjawaban dan kerja sama dengan mitra.

Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menyoroti variasi indeks kemahalan di wilayah tersebut, di mana harga bahan baku cenderung lebih tinggi, mengganggu kelancaran suplai makanan. Ke depan, akan diupayakan peningkatan kerjasama antar lembaga dan penambahan fasilitas dapur untuk mencakup seluruh wilayah di Papua Barat.