RI Perkuat Aturan Perdagangan Karbon Hutan dengan Permenhut 6/2026

Jackiecilley.com – Pemerintah Indonesia memperkenalkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026, sebuah langkah penting untuk meningkatkan aturan perdagangan karbon hutan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa regulasi ini dirancang untuk mendorong perekonomian hijau di Indonesia dan memberikan tata kelola yang lebih kredibel serta transparan dalam perdagangan karbon.

Permenhut ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang bertujuan memperkuat nilai ekonomi karbon serta mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam penerapan aturan ini, pemerintah menyusun peta jalan yang lebih jelas terkait target pengurangan emisi, area yang dilibatkan, dan strategi pencapaiannya demi konsistensi dengan komitmen nasional terhadap perubahan iklim.

Regulasi ini juga memperluas partisipasi dalam perdagangan karbon, memungkinkan keterlibatan tidak hanya dari perusahaan besar, tetapi juga kelompok perhutanan sosial, masyarakat adat, dan pemilik hutan rakyat. Dengan langkah ini, pemerintah berharap manfaat ekonomi karbon dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan mendukung kelestarian hutan Indonesia.

Dari segi hukum, Menhut menekankan kepastian bagi pelaku usaha. Setiap unit karbon yang diperdagangkan harus memenuhi standar validasi dan verifikasi oleh lembaga independen, serta tercatat dalam sistem nasional untuk menghindari perhitungan ganda. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan terstruktur, pengajuan dokumen hingga penerbitan sertifikat kini dapat dilakukan secara elektronik.

Selain mengatur perdagangan karbon domestik, regulasi ini juga mencakup transaksi internasional yang mesti melalui persetujuan pemerintah. Dalam implementasinya, semua kegiatan perdagangan karbon harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, melibatkan masyarakat setempat, serta menjaga hak-hak masyarakat adat dan kelestarian keanekaragaman hayati. Potensi besar juga diidentifikasi di kawasan konservasi, khususnya melalui restaurasi ekosistem yang terdegradasi, yang membuka peluang inovatif dalam pembiayaan dan menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan.