Pemkab Pasaman Barat Minta Perusahaan Kelapa Sawit Urus Sertifikat

Jackiecilley.com – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, mendesak perusahaan kelapa sawit di wilayah tersebut untuk segera mengurus izin Hak Guna Usaha (HGU) sesuai peraturan yang berlaku. Permintaan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat, Afrizal, pada hari Rabu di Simpang Empat.

Afrizal menjelaskan bahwa beberapa perusahaan telah melewati batas waktu HGU mereka, dan lima perusahaan lainnya akan menghadapi situasi serupa pada tahun 2027. Di antara perusahaan yang HGU-nya telah berakhir adalah PT PANP dengan luas 840,65 hektare dan PTP IV Ophir seluas 3.400 hektare. Ia menambahkan bahwa proses pengurusan izin oleh perusahaan-perusahaan yang HGU-nya telah berakhir saat ini sedang berlangsung, melibatkan pengajuan ke tingkat provinsi dan pusat.

Lima perusahaan yang masa HGU-nya akan berakhir pada 2027 mencakup PT GMP, PT LIN, PT Agrowiratama, PT BPP, dan PT Anam Koto, dengan total luas lahan mencapai 24.089 hektare. Afrizal berharap agar perusahaan-perusahaan ini dapat mempercepat proses pengajuan izin agar HGU dapat diterbitkan kembali.

Dalam proses pengajuan HGU, perusahaan harus berurusan langsung dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemkab Pasaman Barat berperan sebagai fasilitator dalam proses ini. Afrizal menekankan pentingnya penyelesaian pengurusan HGU agar izin dapat segera dikeluarkan oleh pemerintah pusat.