Jakarta – Wacana mengenai rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menuai perhatian. Partai NasDem mengusulkan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkantor di IKN, suatu langkah yang dianggap strategis untuk mempercepat keberadaan pemerintahan di lokasi baru ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta.
Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan yang bernada skeptis terhadap usulan tersebut. Menurut mereka, pemindahan fungsi pemerintahan tidak cukup hanya berdasarkan simbolik keberadaan pejabat tinggi di sana. PDIP berpendapat bahwa persiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di IKN harus menjadi prioritas utama sebelum mempertimbangkan langkah-langkah seperti itu.
Wakil Ketua DPR RI, Dasco Ahmad, juga memberikan penjelasan terkait timeline pemindahan ibu kota. Ia mengungkapkan bahwa proses perpindahan akan berlangsung secara bertahap dan didasarkan pada kesiapan infrastruktur. Dasco menekankan pentingnya evaluasi yang matang agar transisi ini tidak menjadi beban bagi APBN.
Dalam diskusi mengenai anggaran, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan agar pembangunan IKN tidak mengorbankan alokasi anggaran untuk proyek-proyek prioritas lainnya. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan wilayah baru dengan program pembangunan yang sudah ada.
Ke depan, dinamika dan diskusi mengenai IKN akan terus berlanjut, menjadikan isu ini tidak saja relevan bagi politisi, tetapi juga bagi masyarakat yang menunggu kepastian dalam pembangunan daerah baru ini. Dengan berbagai pandangan yang mengedepankan kepentingan daerah dan nasional, IKN tetap menjadi topik hangat yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.