Kemenhut Usulkan Aturan Pasar Karbon yang Adil di COP30

Jackiecilley.com – Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan mekanisme pasar karbon global yang adil dan berbasis ilmu pengetahuan. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Kehutanan dalam pembahasan Pasal 6.4 Perjanjian Paris pada Sidang CMA7 COP30 yang berlangsung di Belém, Brasil.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menekankan pentingnya integritas lingkungan yang tidak mengorbankan partisipasi negara berkembang. Dalam keterangan resminya, Haruni mengungkapkan keraguan terhadap aturan yang terlalu kaku, seperti penyesuaian otomatis baseline, yang berpotensi menghambat inisiatif berbasis alam seperti kehutanan dan penggunaan lahan. “Kami mendukung integritas lingkungan, tetapi harus seimbang dan terjangkau,” ujarnya.

Intervensi Indonesia dalam sidang ini mencakup beberapa masukan penting, di mana negara-negara seperti Kosta Rika, Brasil, Norwegia, dan Inggris turut memberikan dukungan. Indonesia mengusulkan revisi terhadap standar baseline dan menyoroti bahwa penurunan baseline tahunan otomatis sebesar 1 persen dapat membuat berbagai proyek mitigasi, seperti REDD+ dan restorasi karbon biru, tidak layak.

Pentingnya pendekatan ilmiah dan realistis terhadap penilaian risiko bagi kegiatan berbasis alam juga disampaikan, bersama dengan dorongan untuk memperluas konsultasi yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal secara berarti. Selain itu, Indonesia menyerukan penguatan pendanaan untuk pembangunan kapasitas dan transfer teknologi.

Sidang ini bertujuan mencapai kesepakatan atas rekomendasi yang diusulkan, yang sejalan dengan agenda strategis Indonesia untuk menjadikan sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya sebagai penyerap karbon bersih pada tahun 2030. Haruni menegaskan bahwa Indonesia akan terus berjuang untuk aturan yang memastikan keadilan, khususnya bagi negara-negara berkembang yang memiliki peran besar dalam iklim global.