Izin Tambang Diperketat, Bahlil Wajibkan Reklamasi untuk Operasi

Jackiecilley.com – Kepatuhan terhadap kewajiban reklamasi menjadi fokus utama dalam operasi tambang di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya perusahaan untuk bertanggung jawab dalam pemulihan lingkungan seiring dengan pengelolaan kekayaan alam. Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 29 Oktober 2026, di Jakarta.

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa persetujuan produksi tambang kini akan terkait dengan pemenuhan jaminan reklamasi dan kewajiban pascatambang, bertujuan agar aktivitas penambangan tidak meninggalkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar. “Perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang dihasilkan,” jelas Bahlil.

Sejak September 2025, penertiban telah dilakukan dengan menghentikan sementara kegiatan dari 190 pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Proses evaluasi mencakup displin terhadap kewajiban jaminan reklamasi dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Langkah ini bertujuan untuk mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dalam pengawasan usaha pertambangan.

Bahlil juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan tambang yang berlangsung di kawasan hutan tanpa izin dan menekankan perlunya pemulihan lahan seiring dengan eksploitasi mineral dan batu bara. Selain aspek lingkungan, pemerintah berupaya agar manfaat ekonomi dari industri tambang lebih dirasakan oleh masyarakat lokal.

Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 365 Tahun 2026, perusahaan tambang didorong untuk memprioritaskan kerjasama dengan perusahaan jasa lokal. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja dan perekonomian daerah, meskipun setiap perusahaan lokal tetap harus memenuhi standar dan perizinan yang berlaku.

Dengan adanya inisiatif ini, pemerintah berharap adanya keseimbangan antara pemulihan lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal, yang sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan tambang serta pengawasan yang konsisten.