Jackiecilley.com – Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, memberikan dukungan pada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Langkah ini dianggap penting dalam mewujudkan efisiensi pengadaan barang dan jasa di pemerintah.
Kholid menegaskan pentingnya tata kelola yang baik untuk mencapai efisiensi tersebut. Ia menyebutkan bahwa selama ini ada ketidakaturan dalam pengadaan, di mana berbagai instansi pemerintah membeli barang yang sama dengan harga yang bervariasi akibat kurangnya koordinasi. Hal ini dianggap sebagai pemborosan anggaran yang perlu dicegah.
Dalam pandangannya, pengadaan yang transparan dan efisien berfungsi sebagai langkah mitigasi terhadap korupsi, mengingat sektor ini sering kali menjadi titik rawan penyalahgunaan anggaran. Kholid menjelaskan bahwa dengan tata kelola yang baik, ruang untuk praktik korupsi dapat diminimalkan. Proses pengadaan yang terstandarisasi juga diharapkan dapat mengurangi permainan harga.
Lebih jauh, ia menegaskan dukungannya terhadap kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo, menyatakan bahwa langkah ini adalah keharusan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran negara. Dengan langkah ini, Kholid berharap pemerintah dapat meraih pengadaan yang lebih efisien dan transparan, sekaligus berkontribusi pada pengurangan kemungkinan korupsi.
Kebijakan ini diharapkan dapat berdampak positif tidak hanya bagi efisiensi pengadaan, tetapi juga bagi integritas dan akuntabilitas anggaran dalam pemerintahan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan sektor pengadaan dapat berfungsi lebih optimal.
![[original_title]](https://jackiecilley.com/wp-content/uploads/2026/08/dukung-rencana-prabowo-politikus-pks-sebut-efisiensi-pengadaan-kunci-berantas-korupsi-anu.jpg)