DPR Minta Penguatan Regulasi dan Modal untuk Kembang Industri Animasi

Jackiecilley.com – Komisi VII DPR RI tengah mendorong penguatan regulasi serta perluasan akses pembiayaan untuk pelaku industri animasi dan ekonomi kreatif yang mengalami kendala permodalan. Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa tantangan utama sektor ini terletak pada keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha berbasis kekayaan intelektual.

Dalam agenda Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional yang diadakan di Cimahi pada Jumat, Saleh mengungkapkan bahwa industri animasi berbeda dari sektor usaha konvensional, karena aset utamanya bersifat tidak berwujud, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karakter, dan karya kreatif. Hal ini sering menyulitkan pelaku usaha dalam mengakses pinjaman dari lembaga perbankan, yang umumnya lebih mengejar agunan berupa aset fisik.

Untuk mengatasi masalah ini, DPR berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan dan Permodalan untuk membuka akses pendanaan bagi industri kreatif. Melalui panja ini, DPR berupaya mengevaluasi skema pembiayaan yang ada dan berdialog dengan sektor perbankan guna memperluas akses modal bagi para pelaku industri.

Selain itu, hasil data Kementerian Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI) menunjukkan pertumbuhan signifikan pada industri animasi, yang bernilai sekitar Rp800 miliar pada 2025, meningkat dari Rp240 miliar pada 2015. Dengan adanya sinergi antara regulasi, sektor perbankan, dan pelaku industri, diharapkan animasi dapat berkembang secara kreativitas sekaligus menjadi sektor ekonomi yang kompetitif berbasis kekayaan intelektual.